Rincian Pengukuran Kinerja (IKU Renstra)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Anggaran 2026

Mengacu pada Renstra Periode 2025–2029  ·  Tahun ke-1 dari 4 tahun periode

Kembali ke Pengukuran Kinerja
Profil Perangkat Daerah & Visi Makro
Visi Pembangunan Kabupaten Siak
"Terwujudnya Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi"
Nama Instansi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Pengukuran
2026
Periode Renstra
2025–2029
Urusan Pemerintahan yang Diampu
2.18 – Penanaman Modal
Dokumen LKjIP Belum Tersedia
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk tahun 2026 belum diunggah.
Rekap Capaian Kinerja Triwulan & Tahunan 2026

Rata-rata Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Triwulan I
78.1%
Triwulan II
81.9%
Triwulan III
0.0%
Triwulan IV
0.0%
Capaian Tahunan
40.0%
Matriks Capaian Kinerja Triwulan & Tahunan 2026

Realisasi Target Kinerja Utama Berdasarkan Rencana Strategis

INDIKATOR KINERJA #1
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Keterangan: Dihitung dengan formula: ∑investasi (th n) - ∑investasi (th n-1) dibagi ∑investasi (th n-1), hasilnya dikalikan 100%
Satuan
Persen
Target Tahunan
1.50
Rincian Capaian Per Triwulan
TW I 4.0%
Target: 0.25
Realisasi: 0.01
Realisasi investasi TW I Tahun 2026 yaitu sebesar Rp.671.893.094.914 jauh lebih rendah jika dibandingkan realisasi investasi TW I Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.1.629.202.925.868, sehingga jika dihitung menjadi minus (terjadi Penurunan), realisasi pagu anggaran nol karena program tidak dianggarkan
TW II 0.0%
Target: 0.25
Realisasi: 0
-
TW III 0.0%
Target: 0.50
Realisasi: 0
-
TW IV 0.0%
Target: 0.50
Realisasi: 0
-
Capaian Tahunan
Real: 6
0.0% Capaian
Hambatan Kinerja Tidak tersedia anggaran
Solusi & Tindakan -
Upaya Tindak Lanjut Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pelaku usaha secara daring
Sasaran Strategis
SASARAN 1.1 Meningkatnya kegiatan penanaman modal di Kabupaten Siak
INDIKATOR KINERJA #1
Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA) Per Tahun
Keterangan: Nilai Investasi yang dihitung adalah jumlah investasi PMDN dan PMDN
Sumber Data: 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 2. Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 3. DPMPTSP Provinsi Riau 4. LKPM Pelaku Usaha
Formulasi: ∑ Investasi PMDN dan PMA Tahun (n)
Satuan
Triliun Rupiah
Target Tahunan
8.59
Rincian Capaian Per Triwulan
TW I 33.5%
Target: 2.00
Realisasi: 0.67
Realisasi investasi TW I Tahun 2026 yaitu sebesar Rp.671.893.094.914 (0,67 T) jauh lebih rendah dari target yaitu 2,00 T, realisasi pagu anggaran nol karena program tidak dianggarkan
TW II 45.0%
Target: 2.00
Realisasi: 0.90
Realisasi investasi TW II Tahun 2026 yaitu sebesar Rp.903.835.948.370 (0,90 T) jauh lebih rendah dari target yaitu 2,00 T, realisasi pagu anggaran nol karena program tidak dianggarkan
TW III 0.0%
Target: 2.00
Realisasi: 0
-
TW IV 0.0%
Target: 2.59
Realisasi: 0
-
Capaian Tahunan
Real: 6
0.0% Capaian
Hambatan Kinerja Tidak tersedia anggaran
Solusi & Tindakan -
Upaya Tindak Lanjut Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pelaku usaha secara daring
SASARAN 1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan Perizinan
INDIKATOR KINERJA #1
Nilai IKM
Keterangan: Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur
Sumber Data: 1. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017; 2. Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat 3. Formula penghitungan
Formulasi: =∑(Nilai Persepsi Per unsur x Nilai Penimbang) ∑ unsur yang terisi
Satuan
Nilai
Target Tahunan
91.00
Rincian Capaian Per Triwulan
TW I 100.0%
Target: 91.00
Realisasi: 90.96
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur
TW II 99.9%
Target: 91.00
Realisasi: 90.95
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur
TW III 0.0%
Target: 91.00
Realisasi: 0
-
TW IV 0.0%
Target: 91.00
Realisasi: 0
-
Capaian Tahunan
Real: 5
0.0% Capaian
Hambatan Kinerja Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam memberikan penilaian objektif atas pelayanan perizinan
Solusi & Tindakan -
Upaya Tindak Lanjut Melakukan sosialisasi pada saat pelaku usaha melakukan pengurusan perizinan
SASARAN 1.3 Meningkatnya kapasitas & akuntabilitas kinerja birokrasi
INDIKATOR KINERJA #1
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Keterangan: Nilai SAKIP PD dihitung berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Nilai tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja dalam manajemen Perangkat daerah.
Sumber Data: 1. Permenpan Nomor 88 Tahun 2021; 2. Lembar Kerja Evaluasi Internal 3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang di keluarkan oleh Inspektorat
Formulasi: ∑ (Skor Komponen x Bobot)
Satuan
Nilai
Target Tahunan
83.20
Rincian Capaian Per Triwulan
TW I 100.8%
Target: 83.20
Realisasi: 83.85
Nilai SAKIP PD dihitung berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Nilai tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja dalam manajemen Perangkat daerah.
TW II 100.8%
Target: 83.20
Realisasi: 83.85
Nilai SAKIP PD dihitung berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Nilai tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja dalam manajemen Perangkat daerah.
TW III 0.0%
Target: 83.20
Realisasi: 0
-
TW IV 0.0%
Target: 83.20
Realisasi: 0
-
Capaian Tahunan
Real: 1
0.0% Capaian
Hambatan Kinerja Kurangnya tingkat kesadaran ASN dalam pemenuhan dokumen SAKIP
Solusi & Tindakan -
Upaya Tindak Lanjut Memberikan pemahaman tentang pentingnya dokumen SAKIP Perangkat Daerah melalui rapat-rapat internal