"Terwujudnya Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi"
| Sub-Urusan | Pusat | Provinsi | Kab/Kota |
|---|---|---|---|
| Pemberdayaan Sosial | Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT). Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial. | Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi. | Pemberdayaan sosial KAT. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota. |
| Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke Daerah provinsi asal. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (trafficking) dalam dan luar negeri. | Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal. | Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal. |
| Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS. | Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi pada panti. | Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. |
| Perlindungan dan Jaminan Sosial | Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan. Pengelolaan data fakir miskin nasional. | Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi. | Pemeliharaan anak-anak terlantar. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota. |
| Penanganan Bencana | Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. | Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi. | Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota. |
| Taman Makam Pahlawan | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri. | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi. | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota. |
1) Setiap unit/satuan kerja agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja (Pada Montoring Evvaluasi Triwulan memberikan informasi faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan / rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan. 2) Dokumen Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu, dimana Berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Kepala OPD menyerahkan LKjIP kepada Bupati paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 3) Do
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun 2026